Pasang iklan

Dijerat Kasus Penipuan, Abdullah Puteh Terima Vonis 1,5 Tahun Penjara

GEMA.ID – Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, Kartim Haeruddin jatuhi Mantan Gubernur Aceh periode 2000-2004, Abdullah Puteh vonis satu setengah tahun penjara, selasa (10/9/2019)

Sebelumnya diketahui, dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum melayangkan tuntutan penjara 3 tahun 10 bulan. Meski akhirnya vonis ketua majelis jauh lebih ringan dibanding tuntutan tersebut.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Abdullah Puteh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdullah Puteh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan,”

kutipan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus penipuan Abdullah Puteh, selasa (10/9/2019)

Perbedaan tuntutan JPU dan vonis hakim ini beralas timbang dari anggapan terlalu beratnya hukuman atas perbuatan terdakwa.

“Dipandang terlalu berat atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan vonis pada perkara pidana yang dirasa adil dan patut, serta setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan”

Dalam keterangannya, Kartim menjelaskan perbuatan-perbuatan yang memberatkan vonis tersebut antara lain ialah tidak mengakunya Puteh atas perbuatannya dan pemberian keterangan yang berbelit, sehingga menyulitkan persidangan, dan menimbulkan kerugian pihak lain, serta tidak menyesali perbuatannya.

“Keringanan tersebut juga datang dari sikap Terdakwa yang sopan di persidangan, dan pertimbangan keluarga yang masih menjadi tanggungannya,”

ungkap Karim

Selain hukuman penjara, Abdullah Puteh dibebani biaya perkara dengan nominal terlampir pada putusan.

Sampai berita ini dipublish belum ada tanggapan dari pihak Abdullah Puteh terkait vonis ini.

Penggelapan Dana Investasi

Berdasarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/10/2018) lalu. Abdullah Puteh didakwa atas penggelapan uang senilai Rp 350 juta dari seorang investor bernama Herry Laksmono.

Pada sidang yang dihadiri terdakwa serta penasihat hukumnya tersebut, Lumumba Tambunan (Jaksa) mendasari penggelapan uang Rp 350 juta tersebut pada perolehannya yang datang dari sisa biaya pengurusan dokumen AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) yang dianggarkan Rp 750 juta.

Berdasarkan keterangan jaksa, dana pengurusan dokumen lingkungan seharusnya hanya menelan biaya sekitar Rp 400 juta.

“Sisanya sekitar Rp 350 juta tanpa hak dimiliki secara pribadi oleh terdakwa, dan atas perbuatannya terdakwa (Abdullah Puteh) merugikan saksi (Herry Laksmono), terdakwa diancam pidana Pasal 372 KUHP,”

ungkap penuntut umum dalam persidangan.

Menurut jaksa, penggelapan tersebut berawal dari kontrak investasi Abdullah Puteh melalui PT Woyla Raya Abadi dan Herry Laksmono dalam agenda pemanfaatan hasil hutan di wilayah Desa Barunang, Kapuas Tengah, Kalimantan Tengah.

Dalam klausul perjanjian tersebut, PT Woyla mengaku akan menangani pengurusan izin usaha. Dengan demikian, investor (pihak Herry dalam hal ini) mendapatkan profit melalui pemanfaatan hasil hutan berupa kayu.

Kendati pun dalam praktiknya, jaksa menegaskan izin tersebut tidak kunjung diberikan, sehingga pihak investor tidak dapat melakukan aksi bisnis berupa pemanfaatan hasil hutan melalui penebangan 32 ribu kubik di penampungan.

Tinggalkan komentar

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)